27 Juli 2026, Bogor – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan legalitas usaha di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Program ini berfokus pada pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dan masih bingung dengan prosedurnya.
Kelompok ini beranggotakan 12 mahasiswa dan dibimbing oleh dua Dosen Pembimbing Lapangan, Assoc. Prof. Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H. dan Dr. Asep Thobibudin Qolyubi, S.H., M.H. Program ini dipilih setelah mahasiswa mengamati kondisi desa dan menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami pentingnya legalitas usaha, apalagi cara mengurusnya.
Desa Tajurhalang punya potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dari potensi itu tumbuh banyak usaha mikro dan kecil. Dalam observasi, mahasiswa mendatangi langsung beberapa usaha warga, mulai dari peternakan sapi perah, budidaya ikan nila dan lele, peternakan ayam petelur, usaha yogurt, dan pengolahan ikan pindang rumahan, hingga ternak kelinci. Mahasiswa juga bersilaturahmi dengan Teh Linda, Ketua UMKM Desa Tajur Halang, untuk memetakan usaha apa saja yang ada di desa.
Pada setiap kunjungan, mahasiswa menanyakan status legalitas usaha, menjelaskan fungsi dan manfaat NIB, lalu menawarkan pendampingan. Bagi pelaku usaha yang bersedia, mahasiswa membantu memeriksa kelengkapan data dan dokumen, kemudian mendampingi pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), dari pengisian data pemilik hingga informasi kegiatan usaha. Pendampingan dilakukan langsung agar pelaku usaha memahami tahapannya dan kelak bisa mengurus atau mengubah data legalitasnya sendiri.
Secara hukum, kegiatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam sistem berbasis risiko, jenis perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Usaha berisiko rendah cukup memiliki NIB, sedangkan usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan. Karena itu, pelaku UMKM perlu mengetahui jenis usahanya agar dapat menentukan izin yang tepat.
Di lapangan, mahasiswa juga menemui sejumlah kendala. Salah satu usaha pengolahan ikan pindang belum memiliki izin atau keterangan usaha dari pemerintah desa, sehingga kelengkapan administrasinya harus dibereskan lebih dulu. Pada usaha ternak kelinci, pendaftaran NIB terhambat karena data yang dibutuhkan sulit diperoleh dari pelaku usaha. Mahasiswa juga mencatat bahwa sebagian pelaku usaha masih lebih mementingkan produksi dan penjualan daripada urusan administrasi. Bagi mahasiswa, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada pendamping, tetapi juga pada keterlibatan aktif pelaku usaha.
Mahasiswa menyimpulkan bahwa pendampingan ini meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas sebagai identitas resmi usaha. Namun mereka menilai kegiatan ini baru langkah awal. Mereka merekomendasikan agar pemerintah desa terus memberikan informasi dan pendampingan, serta mendata UMKM yang belum memiliki NIB agar pendampingan bisa merata. Mereka juga berharap pendampingan oleh mahasiswa tidak berhenti pada pendaftaran NIB, tetapi berlanjut pada pemahaman manfaat NIB bagi pelaku usaha dan pemerintah desa.
Laporan kegiatan ini telah disahkan pada 14 September 2026 dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan KKN Fakultas Hukum Universitas Djuanda
Leave a Reply